Kunjungan Kerja Anggota DPD RI, Pemantauan dan Evaluasi Raperda Tentang APBD Kota Banjarbaru Tahun 2024

Pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 09.30 WITA Bappeda Kota Banjarbaru menerima kunjungan DPD RI bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 Bappeda Kota Banjarbaru dalam rangka melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun 2024. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BAPPEDA Kota Banjarbarun yaitu Kanafi, S.IP, MM. yang sekaligus memberikan pemaparan tentang Kota Banjarbaru.

Kunjungan Kerja Anggota DPD RI ke BAPPEDA Kota Banjarbaru

Kepala Bappeda Kota Banjarabaru yaitu Kanafi, S.IP, MM menyampaikan paparan materi mengenai gambaran umum daerah Kota Banjarbaru, gambaran umum keuangan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, tema pembangunan daerah tahun 2024, dan proyek strategis daerah. Gambaran umum daerah Kota Banjarbaru dengan struktur administratif yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Landasan Ulin, Liang Anggang, Cempaka, Banjarbaru Utara, dan Banjarbaru Selatan, mencakup wilayah seluas 305.152 km² dengan populasi 265.575 jiwa. Meskipun memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah, Kota Banjarbaru mencatat pertumbuhan ekonomi signifikan pada tahun 2022, mencapai 7,93%, menunjukkan potensi pembangunan positif. Kota ini juga membanggakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,68, melebihi rata-rata Kalimantan Selatan dan nasional. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan 4,17% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,47% menunjukkan tantangan dalam pengentasan kemiskinan dan manajemen tenaga kerja. Ketidaksetaraan ekonomi tercermin dalam Gini Rasio 0,341, menandakan pentingnya kebijakan yang mendukung kesetaraan distribusi kekayaan. Dalam konteks lingkungan, Kota Banjarbaru memiliki Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 61,83, menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dengan memahami karakteristik ini, langkah-langkah kebijakan dapat difokuskan pada pengembangan ekonomi inklusif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan di Kota Banjarbaru.

Gambaran umum keuangan Kota Banjarbaru terkait dana APBD Kota Banjarbaru memiliki proyeksi tahun 2024 menurut pendapatan asli daerah adalah sebesar 329,36 miliar dan dana transder sebesar 1.095,73 miliar. Sedangkan proyeksi tahun 2024 menurut belanja oprasi adalah sebesar 1,132 triliun, belanja modal sebesar 378 miliar dan belanja tak terduga sebesar 5 miliar. Untuk proyeksi tahun 2024 menurut pembiayaan daerah terdapat 110,20 miliar untuk penerimaan pembiayaan dan 19,43 miliar untuk pengeluaran pembiayaan.

Isu strategis yang terdapat di Kota Banjarbaru yaitu masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat, masih rendahnya ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah serta tingginya potensi kerusakan lingkungan hidup, dan masih rendahnya kualitas pelayanan publik. Untuk prioritas pembangunan daerah Kota Banjarbaru tahun 2024 yaitu meningkatkan kualitas & daya saing sumber daya manusia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif & berkelanjutan, memperkuat infrastruktur daerah dan kualitas lingkungan hidup, dan meningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Terdapat 3 (tiga) tema pembangunan untuk tahun 2024 antara lain Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas daya saing daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, dan pemantapan infrastruktur dan sosial daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka (Ibu Kota Provinsi (IKP). Dukungan Kota Banjarbaru terhadap proyeksi strategis nasional antara lain Pembangunan jalan akses menuju bandara internasional Syamsudinoor sepanjang 3 kilometer dan Perpanjangan runway bandara internasional syamsudinnor dari 2.800 meter menjadi 3.300 meter atau sepanjang 500 meter.

Paparan Kepala Bappeda pada Kunjungan Kerja Anggota DPD RI ke BAPPEDA Kota Banjarbaru

Dari kunjungan kerja anggota DPD RI mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, diharapkan dapat menjadi sarana efektif dalam menyampaikan usulan kegiatan Pemerintah Kota Banjarbaru ke Pemerintah Pusat. DPD RI juga memberikan arahan terkait program juara, seperti beasiswa pendidikan tinggi, dengan harapan agar pelaksanaannya oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dapat lebih optimal, menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang memberikan dampak positif bagi kota. Selain itu, diharapkan Bappeda Kota Banjarbaru dapat memastikan bahwa Perda APBD yang disusun telah selaras dengan berbagai kebijakan dari Pemerintah Pusat. (Tim Penyusun/Rina Setyati-Riza Sovia Nur Priandhita, November 2023).

Scroll to Top